Muara Teweh, DP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara,
Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (17/7) melaksanakan pemilihan ulang
di 3 TPS di desa Sikui Kecamatan Teweh Baru, kurang lebih 27 km dari
kota Muara Teweh. Pemilihan ulang tersebut diselenggarakan atas
rekomendasi Panwas Kecamatan Teweh Baru sehubungan dengan ditemukannya
sejumlah pemilih asal daerah lain yanggunakan KTP ikut memilih di ketiga
TPS tersebut.
Terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan Teweh Baru, disepakati KPU Kabupaten saat rapat pleno rekapitulasi hasil Pilpres tersebut, Rabu (16/7) dan menunda pengesahan rekapitulasi perolehan suara untuk kecamatan Teweh Baru, pada kesempatan itu KPU hanya mengesahkan rekapitulasi delapan kecamatan lainnya, dimana dimenangkan oleh pasangan Jokowi - JK 65,30 %, Prabowo - Hatta 24,70 %.
Salapan Putra Ongking, pewarta media ini dari lokasi pemilihan ulang di tiga TPS di desa Sikui melaporkan hasil pemilihan ulang tersebut, TPS 1 Prabowo - Hatta mendapatkan 111 suara dan Jokowi - JK 97 suara, TPS 2 Prabowo - Hatta 74 suara Jokowi - JK 91 suara, sementara untuk TPS 3 pasangan Prabowo - Hatta memperoleh 75 suara dan jokowi - JK memperoleh 95 suara.
Sekretaris PDI-P Barito Utara Jokarto yang memantau langsung Pemilihan Ulang tersebut menyatakan puas dengan pelaksanaan pemilihan ulang tersebut, dimana hasilnya tetap memenangkan pasangan Jokowi - JK , oleh karena itu pihaknya sejak awal tidak mempersoalkan pelaksanaan pemilihan ulang dimaksud, sebab yang banyak menggunakan KPT dari luar daerah justru pendukung pasangan Prabowo - Hatta, ini terbukti dengan hasil pemilihan ulang tersebut.
Sementara itu pada kesempatan terpisah wakil ketua tim pemenangan pasangan Prabowo - Hatta Dr Tajeri mengatakan, sebenarnya kecurangan sangat banyak terjadi, tetapi tidak semuanya dapat diungkapkan oleh timnya, salah satu penyebab kecurangan tersebut adalah ketidak pahaman petugas PPS dan TPS, kompetensi mereka sangat rendah, sehingga gampang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak jujur.
Sejumlah kalangan menyayangkan pelaksanaan pemilihan ulang tersebut kurang mendapat perhatian dari warga setempat, karena dilaksanakan mendadak, sehingga belum sempat disosialisasikan oleh KPU maupun oleh kedua tim pemenangan kedua pasangan calon. Akibatnya partisipasi warga yang berhak memilih sangat rendah hanya berkisar 35% dari total DPT yang ada. (*,*)
Terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan Teweh Baru, disepakati KPU Kabupaten saat rapat pleno rekapitulasi hasil Pilpres tersebut, Rabu (16/7) dan menunda pengesahan rekapitulasi perolehan suara untuk kecamatan Teweh Baru, pada kesempatan itu KPU hanya mengesahkan rekapitulasi delapan kecamatan lainnya, dimana dimenangkan oleh pasangan Jokowi - JK 65,30 %, Prabowo - Hatta 24,70 %.
Salapan Putra Ongking, pewarta media ini dari lokasi pemilihan ulang di tiga TPS di desa Sikui melaporkan hasil pemilihan ulang tersebut, TPS 1 Prabowo - Hatta mendapatkan 111 suara dan Jokowi - JK 97 suara, TPS 2 Prabowo - Hatta 74 suara Jokowi - JK 91 suara, sementara untuk TPS 3 pasangan Prabowo - Hatta memperoleh 75 suara dan jokowi - JK memperoleh 95 suara.
Sekretaris PDI-P Barito Utara Jokarto yang memantau langsung Pemilihan Ulang tersebut menyatakan puas dengan pelaksanaan pemilihan ulang tersebut, dimana hasilnya tetap memenangkan pasangan Jokowi - JK , oleh karena itu pihaknya sejak awal tidak mempersoalkan pelaksanaan pemilihan ulang dimaksud, sebab yang banyak menggunakan KPT dari luar daerah justru pendukung pasangan Prabowo - Hatta, ini terbukti dengan hasil pemilihan ulang tersebut.
Sementara itu pada kesempatan terpisah wakil ketua tim pemenangan pasangan Prabowo - Hatta Dr Tajeri mengatakan, sebenarnya kecurangan sangat banyak terjadi, tetapi tidak semuanya dapat diungkapkan oleh timnya, salah satu penyebab kecurangan tersebut adalah ketidak pahaman petugas PPS dan TPS, kompetensi mereka sangat rendah, sehingga gampang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak jujur.
Sejumlah kalangan menyayangkan pelaksanaan pemilihan ulang tersebut kurang mendapat perhatian dari warga setempat, karena dilaksanakan mendadak, sehingga belum sempat disosialisasikan oleh KPU maupun oleh kedua tim pemenangan kedua pasangan calon. Akibatnya partisipasi warga yang berhak memilih sangat rendah hanya berkisar 35% dari total DPT yang ada. (*,*)
